Penamadura.com, Sumenep 12 Januari 2019 – Sejak isu pergantian Ketua DPRD mengemuka pada Oktober 2018, nyaris tidak ada rapat paripurna yang di gelar di kantor parlemen tersebut, Sebab setiap ada agenda rapat paripurna kehadiran anggota dewan selalu tidak kuorum.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi, mengungkapkan, saat ini ada wacana di internal DPRD untuk tidak lagi menjadwal ulang rapat paripurna laporan usul pemberhentian pimpinan DPRD atau reposisi ketua.
“Karena teman-teman menganggap, ketika persolan reposisi itu masuk di agenda kegiatan seperti itu (rapat paripurna lainnya), kadang-kadang, kata teman-teman, akan mengganggu tingkat kehadiran teman-teman,” Kata Politisi Demokrat tersebut, Jumat, (12/01/2019).
Sejak akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, DPRD Sudah empat kali mengagendakan rapat paripurna, namun selalu gagal di gelar karena banyak anggota dewan tidak hadir, sementara rapat paripurna itu harus di hadiri sedikitnya 26 anggota, dan untuk rapat paripurna laporan usul pemberhentian pimpinan DPRD atau reposisi ketua harus di hadiri 2/3 atau 34 anggota.
“Namun waktu itu rapat paripurna gagal digelar karena tidak kuorum. Dari 50 anggota, yang hadir hanya 19 orang,” terang Hanafi.
Saat ini menurut Hanafi, Ada wacana dari teman-teman, kita bisa menjadwal paripurna kembali, tapi tidak untuk yang nomor lima (laporan usul pemberhentian pimpinan DPRD). Cukup satu sampai empat. Tapi, itu pun tergantung perkembangan di Bamus,” katanya menambahkan.
Sebelumnya lima agenda rapat paripurna gagal dilaksanakan, yaitu; Laporan Hasil Reses I DPRD Sumenep Melalui Fraksi; Laporan Pansus Perubahan Tatib DPRD Sumenep; Persetujuan Penetapan Pimpinan DPRD Sumenep tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Raperda APBD Sunenep Tahun Anggaran 2019, Penetapan Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2019; dan Laporan Usulan Pemberhentian Pimpinan DPRD Sumenep. Man/Emha
