Pena Madura, Sumenep, 6 Oktober 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (6/10/2025).
Dalam sidang yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Sumenep itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan langsung nota keuangan RAPBD 2026 di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumenep.
Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD 2021–2026 dan RKPD tahun 2026. Tema pembangunan yang diusung adalah “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
“RAPBD ini disusun berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas fiskal daerah, dengan sasaran yang terukur di setiap perangkat daerah,” katanya dihadapan peserta sidang.
Dalam nota keuangan tersebut, total pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,033 triliun. Diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp334,3 miliar, Pendapatan transfer: Rp1,688 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah: Rp10,75 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,217 triliun, terdiri dar Belanja operasi: Rp1,594 triliun, Belanja modal: Rp73,85 miliar, Belanja tidak terduga: Rp5 miliar dan Belanja transfer: Rp544,49 miliar.
Dengan selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp184,21 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama, sehingga anggaran tetap dalam posisi seimbang.
Dalam sidang tersebut, Bupati Fauzi juga melaporkan perkembangan ekonomi daerah yang dinilai cukup menggembirakan. Pada kuartal I tahun 2025, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep tercatat 6,46 persen, sementara tingkat inflasi hingga Agustus 2025 hanya sebesar 2,69 persen.
“Kami optimis tren ini bisa terus berlanjut di 2026, dengan fokus pada penguatan sektor unggulan dan efisiensi belanja daerah,” tambah Fauzi.
Menanggapi itu Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, menegaskan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti penyampaian RAPBD 2026 dengan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Setiap pos anggaran akan kami teliti agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara merata,” ujarnya. (Red/Emha)
