Pena Madura, Sumenep, 15 Agustus 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Jum’at (15/8/2025)
Sidang paripurna yang digelar di ruang utama DPRD Sumenep itu dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta perwakilan instansi vertikal. Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan oleh seluruh lembaga legislatif daerah sebagai bagian dari penghormatan terhadap semangat kemerdekaan dan penyampaian arah kebijakan negara oleh Presiden.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin menegaskan bahwa peringatan 17 Agustus bukan sekadar seremoni, melainkan momen penting untuk memperkuat rasa nasionalisme dan komitmen dalam mengisi kemerdekaan.
“Pidato kenegaraan Presiden menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” kata Zainal dalam sambutannya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pemerataan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang diusung adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden menyatakan bahwa koperasi merupakan fondasi ekonomi kerakyatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep menyambut baik inisiatif pemerintah pusat dan menyatakan dukungan penuh untuk implementasi program koperasi di tingkat daerah.
“Kami optimis, koperasi desa yang dicanangkan Presiden akan memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Sumenep,” tutur H. Zainal Arifin.
Suasana sidang paripurna berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Agenda ini diharapkan mampu menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan daerah agar senantiasa bekerja demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional. (Red/Emha)
