Dinilai ABS, Mahasiswa GPMS Desak Bupati Sumenep Segera Evaluasi Dinkes dan Dinsos

oleh
Mahasiswa GPMS saat demonstrasi ke Pemkab Sumenep
banner 468x60

Pena Madura, Sumenep, 23 September 2021 – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi ke Pemkab Sumenep.

Mereka memulai aksinya dengan berjalan kaki dari arah timur menuju pintu gerbang sebelah timur Pemkab. Para mahasiswa kemudian membentuk setengah lingkaran memutari patung kuda terbang.

banner 336x280

Kedatangan mahasiswa GPMS itu, untuk menyoroti kinerja kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Sumenep yang dinilai Asal Bapak Senang (ABS).

Menurut mahasiswa, dalam catatannya ada sembilan OPD yang tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal sesuai jargon Bupati dan Wakil Bupati “Sumenep Melayani”.

Salah satu orator GPMS, Andi Holis menyebut, dua dari sembilan OPD yang dinilai lemah yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinkes). Kedua dinas tersebut dianggap tertutup dan tidak mau menerima aspirasi masyarakat.

“Kami GPMS membuat catatan laporan audiensi ini sebagai aspirasi dan evaluasi kepada pemerintah daerah kepemimpinan Bapak Bupati Ach. Fauzi untuk membenahi sistem dan kinerja OPD dengan baik,” katanya, Kamis, 23 September 2021.

Andi melanjutkan, GPMS mendesak Bupati agar melakukan pembenahan, khususnya di dua OPD Dinkes dan Dinsos tersebut. Itu penting agar keberadaan pejabat ABS tidak mencederai komitmen melayani dari Bupati Achmad Fauzi dan Wabup Nyai Dewi Khalifah.

“Kami GPMS sepakat pembenahan sembilan OPD sebagai pintu awal dalam membenahi pelayanan di Sumenep. Khusus Dinkes dan Dinsos harus segera disikapi oleh Bupati karena ketika kami mau audiensi, keduanya tidak mau menerima mahasiswa,” terangnya.

GPMS mempertanyakan sikap Dinkes dan Dinsos Sumenep yang dianggap tidak mau melayani. Mahasiswa serta menyayangkan karena tindakannya sudah bertentangan dengan tagline “Bismillah Melayani”.

Mahasiswa juga meminta Bupati Achmad Fauzi menindak tegas OPD-OPD yang mempunyai raport merah. Mahasiswa juga mendesak agar Bupati Sunenep memberikan sanksi pada OPD yang bermasalah tersebut. (Emha/Man).

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *