Pena Madura, Sumenep, 17 Agustus 2020 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep serius dalam melaksanaka tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2020.
Hal ini menanggapi banyaknya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), hingga adanya PPDP yang melakukan pelanggaran fatal.
Adanya PPDP yang melanggar kode etik karena meminta bantuan orang lain saat mencoklit, dianggap akan berdampak negatif pada tahapan Pilkada Sumenep dan kepercayaan rakyat pada penyelenggaran pemilu, dalam hal ini KPU Sumenep.
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir meminta KPU maksimal dalam melakukan coklit. Karena jika sampai sudah menuai protes dan temuan dari Bawaslu, menurutnya itu akan berdampak pada tahapan Pilkada selanjutnya.
“Saya harap KPU melakukan coklit sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal-hal yang akan berdampak negatif pada pelaksanaan hendaknya diantisipasi. Mumpung pelaksanaan masih jauh lakukan semaksimal mungkin dan berikan coklit yang sebenar-benarnya kepada masyarakat”, kataya, Senin (17/8/2020).
Hamid menyarankan, jika memang ada kendala saat mencoklit pada siang hari, ia meminta hendaknya dilakukan pada malam hari. Tidak ada alasan tidak ada orang saat akan melaksanakan coklit.
“Tidak ada alasan karena tidak ada orangnya, ketika malam insyaallah ada. Ini yang seharusnya dilakukan, karena itu menyangkut anggaran yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat,” terangnya.
DPRD berjanji akan melakukan pengawasan pada kinerja KPU Sumenep, khususnya dalam hal anggaran. Itu agar anggaran di KPU yang cukup besar untuk pelaksanaan dan tahapan Pilkada sesuai denga harapan masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawasi kemana arah keuangan itu, karena uang itu cukup besar untuk pelaksanaan pemilu, sosialisasi, coklit dan semacamnya,” tegas politisi PKB itu.
Politisi senior tersebut juga meminta teman-teman media juga aktif mengawasi kinerja pelaksana. Karena menurutnya hal itu juga akan membantu dalam kesuksesan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang akan digelar bulan Desember mendatang.
Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Sumenep mengaku banyak menemukan pelanggaran PPDP saat melakukan coklit. Pelanggarannya menyebar di seluruh kecamatan, mulai dari tidak menempel stiker A-KWK hingga banyak data masyarakat yang tidak dimasukkan.
Bahkan, pelaggaran paling parah yakni adanya PPDP yang meminta bantuan orang lain dalam mencoklit. Padahal hal tersebut berakibat pada keabsahan hasil coklit karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak alias bukan petugas yang di SK oleh KPU Sumenep. (Emha/Man)
