Pena Madura, Nasional, 03 Desember 2025 – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan terintegrasi dalam menangani bencana banjir besar serta tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seruan ini muncul setelah BNPB melaporkan data terkini per 3 Desember 2025: 753 korban meninggal, 650 orang masih hilang, 2.600 luka-luka, dan lebih dari 576 ribu warga harus mengungsi.
Said menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut.
“Tragedi ini amat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).
Said menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memobilisasi seluruh sumber daya nasional, termasuk memaksimalkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk mempercepat proses tanggap darurat dan pemulihan awal.
“Kebutuhan warga sangat mendesak. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan makanan, obat-obatan, atau bantuan dasar lainnya,” tegasnya.
Ia turut menanggapi insiden di mana sejumlah warga terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Menurutnya, tindakan tersebut bukan kriminalitas, melainkan bentuk keputusasaan akibat distribusi bantuan yang belum merata.
“Mereka melakukan itu untuk bertahan hidup. Jika bantuan cepat tiba, pasti mereka tidak akan melakukannya,” ujar legislator asal Madura itu.
Said juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengungsian yang layak, memastikan suplai makanan, MCK, pakaian, hingga layanan trauma healing bagi anak-anak.
Ia menyebut perluasan operasi pencarian dan penyelamatan juga harus diprioritaskan mengingat ratusan korban masih dilaporkan hilang.
Untuk tahap jangka panjang, Said mendorong pemerintah menyiapkan skema rehabilitasi dan rekonstruksi multiyears, termasuk melalui APBN 2026, mengingat besarnya kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat berakhir,” tandasnya. (Red/Emha)
