Pena Madura, Sumenep 28 Juni 2019 – Anggota DPRD Sumenep meminta Program Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, di evaluasi, sebab dinilai tidak efisien bahkan terkesan hanya membuang-buang anggaran.
Setiap tahun setiap anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep mendapat jatah program pokok pikiran (Pokir) untuk di alokasikan terhadap konstituennya di masing-masing daerah pemilihannya.
“Program Pokir ini perlu dievaluasi, termasuk anggaran yang digelontorkan setiap tahun,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini, jum’at (28/6/2019).
Politisi PBB dari daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kangayan Pulau Kangean dan Kecamatan Sapeken menilai program tersebut menjadi beban pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terbukti anggaran miliaran rupiah sering tidak terserap, bahkan selalu jadi Silpa yang terus dianggarkan setiap tahun, seperti yang terjadi di Dinas Peternakan dan Ketahanan Sumenep.
“Kami sering mendapat keluhan soal program Pokir ini, selain tidak terserap juga merepotkan pada OPD, Karena proposal pengajuan yang lambat dan lokasi pelaksanaan sering berubah-rubah,” terangnyanya.
Bahkan Badrul yang sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Sumenep tersebut meminta program tersebut di hapus saja dan dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat kepada masyarakat.
“Jika memang perlu ya dihapus saja (Program) Pokir itu dialihkan pada program lain saja,” tambahnya.
Maka dari itu, pihaknya berharap kebijakan dan program pemerintah daerah konsentrasi dalam menuntaskan infrastruktur, ekonomi masyarakat lebih-lebih di daerah kepulauan.
“infrastruktur seperti pembangunan dermaga yang layak dan memadai di setiap gugusan pulau-pulau, termasuk pembangunan jalan akses pertanian, yang dalam hal ini ada ribuan hektar lahan pertanian masyarakat di kepulauan masih terisolir,” pungkasnya.Man/Emha
