Pena Madura, Pamekasan, 25 Juni 2022 – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI jadi sorotan. Itu lantaran dalam resuffle kabinet yang kemudian dilantik pada 15 Juni lalu, Kementerian ATR/BPN lah yang Menteri dan Wakil Menterinya diganti seluruhnya.
Menurut Aktivis GPII Dedy Hariyadi S, kondisi tersebut membuat riskan praktik mafia pertanahan muncul kembali. Lantaran antara Menteri dan Wamen yang baru dinilai tidak akan langsung bisa mengetahui dan beradaptasi secara cepat dengan dinamika pertanahan.
“Banyak praktik mafia pertanahan itu muncul karena banyak pejabat pertanahan itu kalah jam terbang dengan mafia pertanahan,” jelas Dedy yang juga Advokat Jakarta di bidang pertanahan itu.
Dedy berpendapat, biasanya pejabat baru akan terlebih dahulu melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap organisasi yang dipimpinnya. Apalagi, antara Menteri dan Wamen yang baru sama sekali tidak memiliki Background Pertanahan sama sekali.
“Kondisi inilah yang riskan akan menjadi celah mafia pertanahan akan muncul kembali,” tambahnya.
Untuk itu Dedy berharap agar Menteri dan Wamen jangan menunggu lama untuk turun langsung kelapangan. Banyak kasus pertanahan yang menurutnya menuntut ketegasan dari pimpinan.
“Namun saya yakin background pak Hadi(menteri, Red) TNI akan cepat beradaptasi dengan situasi pertanahan. Untuk itu sy berharap beliau bisa langsung memonitor kasus pertanahan. Khususnya yang termasuk dalam katagori proyek strategis nasional,” paparnya, Sabtu siang.
Dedy juga berharap Menteri dan Wamen segera merestrukturisasi Pejabat di eselon 1 dan 2 di Kementerian ATR/BPN. Tujuannya agar penyegaran organisasi di Kementerian ATR/BPN bisa terwujud.
“Pilih yang jujur, sering turun kelapangan, dan menguasai persoalan-persoalan pertanahan dengan baik,” pungkasnya. (Yud/Emha).
