Pena Madura, Nasional, 31 Desember 2025 – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan kebijakan anggaran dalam penanganan bencana alam, khususnya di wilayah Sumatera. Ia menilai keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama, sehingga respons negara tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis dan birokrasi.
Said menyoroti masih adanya upaya swadaya yang dilakukan TNI dalam memobilisasi peralatan penanganan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika koordinasi antarinstansi berjalan optimal, terutama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan.
“APBN sebenarnya sudah menyiapkan dana on call untuk penanganan bencana. Tinggal bagaimana BNPB sebagai lead sector mampu bergerak cepat mengoordinasikan kebutuhan di lapangan,” ujar Said Abdullah, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, APBN 2025 masih menyisakan dana sekitar Rp500 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatera. Selain itu, pemerintah juga memiliki cadangan anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang bisa digunakan jika Presiden menerbitkan regulasi pendukung.
Legislator asal Sumenep tersebut menekankan bahwa kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar, namun dampaknya sangat vital bagi masyarakat terdampak bencana yang terisolasi.
“Jembatan bailey milik Zeni Tempur TNI AD sangat penting untuk membuka akses logistik dan evakuasi. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus lebih cepat dan efektif,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Said juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI AD dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi keselamatan warga. Ia turut mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menambah pengadaan jembatan bailey untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi evaluasi bersama agar penanganan bencana ke depan lebih tanggap, terorganisasi, dan berorientasi pada keselamatan rakyat.
“Anggaran ada, sumber daya ada. Yang dibutuhkan adalah kecepatan pengambilan keputusan dan koordinasi yang solid. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” pungkasnya. (Red/Emha)
