Pena Madura, Nasional, 8 November 2025 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan sikapnya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyatakan bahwa partai tidak akan melakukan intervensi sedikit pun terhadap langkah hukum yang ditempuh KPK. Menurutnya, seluruh kader dan simpatisan partai harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Prinsip kami jelas, tidak ada intervensi, dan kami junjung asas praduga tak bersalah,” kata Said Abdullah dalam keterangan resminya, Sabtu (8/11/2025).
Said menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap pemberantasan korupsi sudah menjadi prinsip dasar yang selalu ditekankan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader, kata Said, wajib menjaga integritas dan tidak mencederai amanah rakyat.
“Ibu Megawati selalu menekankan agar kami tidak mencampuri proses hukum. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab di depan hukum,” tegasnya.
Politisi asal Sumenep itu menilai, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh langkah KPK dalam membersihkan praktik korupsi di pemerintahan daerah.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami mendukung penuh langkah KPK untuk menegakkan keadilan,” ucapnya.
Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kejadian yang menimpa kepala daerah dari partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi bahan evaluasi serius di internal partai.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat Ponorogo. Kasus ini menjadi cermin agar kami lebih ketat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kader, terutama yang menjabat kepala daerah,” tuturnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Jatim akan memperkuat mekanisme rekrutmen, pendidikan politik, serta pengawasan kader untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Kami akan terus berbenah. Biaya politik yang tinggi sering menjadi akar masalah, dan ini harus kami sikapi dengan pembenahan sistemik,” pungkas Said. (Red/Emha)
