Pena Madura, Sumenep, 15 Oktober 2025 –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta PT Pertamina Patra Niaga menindak tegas seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi.
Desakan tersebut muncul setelah terungkapnya pelanggaran oleh SPBU 54.694.01 di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, yang kedapatan menjual BBM jenis solar subsidi sebanyak 40 jeriken tanpa disertai surat rekomendasi.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kecil dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau ada pom bensin yang nakal, tindak saja. Jangan beri ruang bagi pelanggaran seperti ini,” tegas Juhari dari Fraksi PPP tersebut.
Ia menilai tindakan tersebut mencederai prinsip keadilan dalam distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran. Untuk itu, Juhari meminta Pertamina bersikap tegas dan tidak ragu memberikan sanksi berat kepada SPBU yang melanggar aturan.
Selain menyoroti peran Pertamina, Juhari juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah.
“Pemkab harus turun tangan. Jangan biarkan kejadian serupa terulang karena lemahnya pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi dengan melaporkan jika menemukan praktik penyelewengan di SPBU.
“Masyarakat juga harus berani melapor. Kalau dibiarkan, yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” ujarnya.
Hingga saat ini, SPBU yang melanggar telah dikenai sanksi, namun DPRD berharap tindakan tersebut menjadi peringatan bagi SPBU lainnya agar lebih disiplin dalam menjalankan aturan, terutama dalam hal penyaluran bahan bakar subsidi. (Red/Emha)
