Pena Madura, Sumenep, Selasa 06 Maret 2018 – Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (GEMPAR), melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Oleh Raga (DISPARBUDBPORA) Kabuapten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa 06 Maret 2018.
Dengan berjalan kaki puluhan mahasiswa Gempar mendatangi Kantor Disparbudpora Sumenep. Mahasiswa membentangkan poster kecaman tentang kinerja Disparbudpora, diantarannya “Segera Fasilitasi Kebutuhan Visit”, “Bubarkan Objek Wisata Tak Berizin”, “Wujudkan Pariwisata Berbasis Warga”, serta poster kecaman lainnya.
Dalam orasinya, mahasiswa menuduh Disparbudpora tidak jelas dalam mengelola destinasi wisata, khususnya pada gelaran Visit Sumenep Year 2018. Selain tidak jelas kemajuannya, hingga kini mayoritas destinasi wisata di Sumenep belum juga mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
“Disparbudpora tidak jelas dalam memajukan objek wisata di Sumenep, meski sudah memasuki bulan ketiga kemajuan objek wisata belum juga ada yang membanggakan,” ucap Taufiqurrahman, Korlap aksi Gempar. Selasa (06/3/2018).
Menurut taufiq, Disparbudpora sebagai penanggung jawab pengelolaan destinasi wisata di Sumenep, harus bertanggung jawab atas suksesnya kunjungan wisata tahun ini.
“Ini menghawatirkan terhadap kepuasan wisatawan, atau jangan jangan Disparbudpora tidak didukung oleh dinas lain,” tambahnya.
Mahasiswa menganggap Disparbudpora bertele-tele dalam mengelola objek wisata karena hingga kini belum satupun ada yang benar-benar siap.
“Salah satunya infrastruktur penunjang pariwisata, mana yang saat ini sudah siap, gak ada kan?!, bahkan hingga kini masih banyak objek wisata yang belum berizin,” tandasnya.
Menanggapi tudingan Gempar, Akhmad Khalili selaku Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Sumenep, mengakui jika hingga kini banyak destinasi wisata di Sumenep yang kondisinya La Yamuutu Wala Yahya.
Pihaknya mengaku terus mendorong kemajuan destinasi wisata di Sumenep melalui Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS).
“Kita akan dorong seluruh destinasi wista melalui Pokdarwis, kita akan bentuk Pokdarwisnya dan kita berikan pembinaan,” katanya.
Sementara terkait banyaknya destinasi wisata yang tidak memiliki TDOP, pihaknya mengakui. Bahkan jumlahnya diangka 80 persen dari destinasi wisata yang ada di Sumenep.
“Dari dulu TDOP disepelekan, padahal itu merupakan keharusan. Makanya semenjak kita gaungkan program Visit, kita minta pelaku pariwisata di Sumenep untuk mengurusnya,” Khalili menambahkan.
Setelah puas berdiskusi dengan pihak Disparbudpora, mahasiswa kemudian membubarkan diri.(EmHa/Man).