Pena Madura, Sumenep, 20 September 2021 – APBD Perubahan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun 2021, tidak banyak berubah dari APBD murni. Yakni masih tetap memprioritaskan pemulihan ekonomi dan fan penanganan Covid-19 di Kabupaten paling timur Pulau Madura.
Program priotitas itu tertuang dalam KUA-PPAS APBD Perubahan, yang telah disahkan DPRD bersama Pemkab Sumenep pada Kamis, 9 September lalu, dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan pimpinan DPRD dengan kepala daerah tentang KUA-PPAS perubahan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, ada beberapa perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar), ada juga program kegiatan yang dimaksimalkan.
“Jadi karena ada beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan sebelumnya, maka dilakukan perubahan, tujuannya mengakomodir kegiatan yang berkembang saat ini. Termasuk covid dan pemulihan ekonomi. Dari kegiatan ini semoga terlaksana berdasarkan kesepakatan banggar dan timgar,” katanya, Senin (20/9/2021).
Menurut Hamid, selain pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, APBD perubahan 2021 juga ada penyeimbangan kegiatan lain khususnya perhatian terhadap masyarakat berupa bantuan sosial dan semacamnya. Sehingga meski tahun anggaran 2021 tinggal 3 bulan berjalan, pihaknya tetap membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Korban covid salah satunya, itu harus diprogramkan karena sudah perintah dari pemerintah pusat. Jadi silakan termasuk TAPD harus ditanyakan, karena kami hanya kebijakannya sementara tataran teknisnya di tim anggaran,” terangnya.
Politisi PKB tersebut mengaku, APBD perubahan 2021 juga masih memungkinkan ada refocusing anggaran, karena itu instruksi pusat. Sebagai pembuat kebijakan, pihaknya memastikan misalnya ada petunjuk teknis yang mengharuskan ada satu atau lebih item anggaran yang harus dikurangi atau dimaksimalkan, maka ia akan melakukannya.
“Terkait persentase anggaran untuk penanganan covid masih belum dievaluasi apakah ada penurunan dibanding sebelumnya atau tetap. Cuma tetap disediakan anggaran tak terduga bisa untuk covid atau bantuan lainnya. Kalau pendapatan otomatis berkurang, karena mengakomodir di APBD murni sebelumnya, yaitu di kisaran Rp 2,3 triliun. Penyebabnya ada pengurangan atau penghapusan dana transfer pusat,” tutup Hamid. (Emha/Man).
