oleh

ASN Diduga Kampanye, Camat Masalembu: Sampai Hari Ini Belum Ada Laporan

Pena Madura, Sumenep, 09 Februari 2019 – Terkait adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Masalembu yang melakukan kampanye salah satu Calon Legislatif (Caleg), Camat Masalembu, Heru Cahyono mengaku belum ada laporan.

Padahal beberapa waktu lalu puluhan warga Kepulauan Masalembu mendatangi kantor kecamatan setempat, meminta ketegasan camat untuk menindak tegas oknum ASN yang dianggap sudah berkampanye.

”Silahkan dilaporkan. Sudah saya kasih tahu kemarin, kalau ada dugaan seperti itu silahkan dilaporkan ke Panwas. Itu kan kewenangannya Panwas ,” kata Heru, saat dikonfirmasi terkait aksi warga Masalembu. Sabtu (09/02/2019).

Pihak kecamatan mengaku siap memproses jika ditemukan ada oknum ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dengan berkampanye, karena dalam aturannya sudah jelas-jelas dilarang.

Terkait usaha pihak kecamatan untuk mendalami desakan warga itu,  Heru mengaku sudah melakukan himbauan kepada ASN diwilayahnya agar netral tidak melakukan kampanye.

Jika sampai ada ASN yang terlibat politik praktis tidak hanya melanggar aturan kampanye saja, melainkan juga melanggar kode etik ASN selaku pejabat negara.

“Kalau dari saya sebagai camat sudah melakukan rapat. Saya sudah menghimbau agar ASN menjaga netralitasnya,” tambahnya.

Heru mengaku menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan oknum ASN berkampanye tersebut. Menurutnya, jika tidak ada laporan resmi berarti itu hanya isu belaka, apalagi hingga kini pihaknya belum menerima bukti laporan resmi dari desakan mayarakat tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (07/02/2019) sekitar 50 Warga Kepulauan Masalembu mendatangi kantor kecamatan setempat. Mereka mengadukan adanya oknum ASN yang bertugas dipulaunya melakukan kampanye. Warga mendesak Camat Masalembu menindak tegas oknum ASN tersebut karena dianggap sudah meresahkan.

Larangan ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang larangan khusus bagi pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar.

Dalam pasal 280 ayat dua huruf f menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN. Semantara pada pasal 493 menyatakan pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. (Emha/Man)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed